Lebih dari 900 orang tewas dalam bencana banjir bandang dan longsor di Indonesia, sementara di Thailand siklon menewaskan 276 orang dan di Malaysia tiga orang.
JAKARTA: Beberapa negara Asia Tenggara diterjang banjir besar dalam beberapa pekan terakhir, dan Indonesia mencatat korban tewas paling banyak dibanding negara-negara tetangganya.
Per Minggu (7/12), korban tewas akibat bencana terparah di Indonesia ini mencapai 940 jiwa, sementara 276 orang masih dinyatakan hilang dan sekitar 5.000 terluka.
Thailand dan Malaysia, yang juga terkena dampak Siklon Senyar, melaporkan jumlah korban tewas masing-masing sekitar 276 dan tiga orang.
Kendati siklon tropis di Selat Malaka telah berlalu, namun korban masih terus berjatuhan di Indonesia pasca-bencana.
Menurut para ahli kepada CNA, banyaknya korban jatuh di negara ini semata bukan karena Indonesia memiliki populasi terbanyak, 280 juta orang, jika dibanding Thailand yang berpopulasi sekitar 71 juta dan Malaysia 34 juta.
Lebih dari itu, bencana ini paling mematikan di Indonesia akibat penggundulan hutan yang masif, buruknya tata ruang, lemahnya kesiapsiagaan bencana, serta kerentanan geografis, yang kesemuanya diperparah oleh dampak perubahan iklim.
“Indonesia sangat rentan terhadap tanah longsor dan banjir bandang, terutama karena kondisi tektonik dan geologinya serta kondisi atmosfernya yang sangat labil,” ujar Dwikorita Karnawati, pakar geologi lingkungan dan mitigasi bencana dari Universitas Gadjah Mada.
“Bahkan tanpa faktor eksternal pun kondisinya sudah rapuh, apalagi jika ada pembukaan lahan dan pemanfaatan lahan yang tidak semestinya.”
Indonesia berada di “Cincin Api”, yaitu persimpangan lempeng-lempeng tektonik besar, sehingga rentan terhadap bencana alam dan curah hujan tinggi.
Lantaran perubahan iklim diprediksi akan terus memicu anomali cuaca di masa mendatang, para analis mengatakan pemerintah harus mengurangi dampaknya dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan melatih masyarakat mengatasinya.
GEOGRAFI DAN TOPOGRAFI YANG UNIK
Dwikorita yang juga merupakan merupakan mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode 2017-2025, mengatakan siklon tropis Senyar terbentuk di bagian utara Selat Malaka.
Menurut dia, ini sebuah anomali. Pasalnya, siklon semacam ini jarang terjadi di sekitar garis khatulistiwa, namun perubahan iklim telah membuat atmosfer sekitarnya menghangat sehingga memicu curah hujan yang lebih tinggi.
Dwikorita menjelaskan bahwa siklon merupakan fenomena atmosfer atau fenomena alam yang bermula dari daerah bertekanan rendah. Peristiwa ini berawal di Sumatra pada 26 November.
“(Siklon) bergerak dari wilayah barat Sumatra Barat ke barat laut Sumatra Barat, lalu menuju ke Aceh dan Sumatra Utara. Siklon itu kemudian naik ke daratan,” kata dia.
Ia menambahkan, siklon biasanya tidak menyentuh daratan, dan jika pun terjadi, kekuatannya akan melemah. Dalam kondisi normal, ketika siklon berada di laut dan masyarakat hanya terkena ‘ekor’ siklon, dampaknya cenderung tidak langsung dan lebih ringan, berupa hujan lebat.
Namun hal itu tidak terjadi pada Siklon Senyar. “Ini terjadi di darat. Karena itu dampaknya juga merusak di daratan,” kata dia. Dwikorita mengatakan tanah di Sumatra terbentuk oleh lempeng tektonik, sehingga rentan tanah longsor dan banjir bandang. Bandingkan dengan Malaysia Semenanjung dengan topografi lebih landai, sehingga korban bisa jiwa jauh lebih rendah.
Ia menambahkan, sebagian besar wilayah Indonesia juga terbentuk oleh lempeng tektonik. Karena itu, jika siklon dengan karakter serupa menghantam wilayah lain di negara ini, dampaknya bisa sama besarnya.
DEFORESTASI DAN ALIH FUNGSI LAHAN
Para analis menilai situasi ini diperburuk oleh deforestasi dan alih fungsi lahan secara masif di Sumatra. Deforestasi berlangsung besar-besaran dalam dua dekade terakhir, kata Dwi Sawung, manajer kampanye infrastruktur dan tata ruang di organisasi lingkungan Walhi.
Kondisi ini membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air sehingga memicu banjir bandang dan tanah longsor. Walhi mencatat antara 2016 hingga 2025 sekitar 1,4 juta ha hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah hilang akibat deforestasi.
Pemicunya adalah aktivitas sekitar 631 perusahaan yang memegang izin pertambangan serta izin pemanfaatan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, panas bumi, dan pembangkit listrik tenaga air maupun mikrohidro. Walhi menambahkan bahwa bencana di tiga provinsi itu melanda kawasan hutan Bukit Barisan, yang di Sumatra Utara mencakup Batang Toru, habitat orangutan Tapanuli yang langka, wilayah Tapanuli Utara, Tengah, dan Selatan.
Kiki Taufik, kepala kampanye hutan Indonesia di Greenpeace Indonesia, menyatakan bahwa meski ada alih fungsi lahan ilegal, namun sebagian besarnya justru terjadi secara legal melalui izin pemerintah. “Jadi Kementerian Kehutanan harus ikut bertanggung jawab karena memberikan izin itu, begitu pula Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral … yang mengeluarkan izin tambang, termasuk izin penambangan emas,” kata Kiki.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup juga harus dimintai pertanggungjawaban karena menerbitkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), syarat untuk memperoleh izin pengolahan lahan. Mahawan Karuniasa, pakar lingkungan dari Universitas Indonesia, mengatakan ada sejumlah kawasan yang seharusnya bebas bangunan karena rawan bencana.
Namun permukiman tetap bermunculan, sebab banyak warga menggantungkan penghidupan pada lahan. Mahawan menambahkan, pemerintah daerah maupun pusat tidak menjalankan pengawasan tata ruang secara memadai.
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA
BMKG telah mengeluarkan peringatan sebelum siklon Senyar mencapai daratan.Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan kepada anggota DPR pada 1 Desember lalu bahwa mereka telah menerbitkan siaran pers tentang potensi bencana di Aceh dan Sumatra Barat akibat siklon empat hari sebelum kejadian.
Menurut Teuku, BMKG juga telah merilis siaran pers tentang potensi bencana di Sumatra Utara delapan hari sebelum kejadian. Mahawan menilai, BMKG sering mengeluarkan informasi potensi bencana, sehingga peringatan itu tidak terbaca sebagai sinyal bahaya banjir dengan dampak yang sangat besar.
“Menurut saya, kurangnya sistem peringatan dini menjadi alasan mengapa kesiapsiagaan bencana masih rendah,” ujar Mahawan.Di Indonesia, perhatian umumnya tertuju pada bencana gunung berapi dan tsunami, bukan pada bencana hidrometeorologi.
Bahkan di Jakarta yang langganan banjir, kata Mahawan, informasi justru lebih banyak disebarkan oleh warga ketimbang pemerintah. Ketika bencana terjadi, lanjut dia, banyak pemerintah daerah maupun warga tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Dia mengatakan, penyaluran bantuan maupun upaya aparat menjangkau wilayah terdampak berjalan lambat, sementara jauhnya lokasi dan akses jalan yang terputus semakin menyulitkan pergerakan.Mengingat sudah adanya peringatan dari BMKG, kata Mahawan, pemerintah sebenarnya bisa mengerahkan helikopter dan kapal rumah sakit pembawa bantuan sebelum bencana di Sumatra terjadi, namun itu tidak dilakukan karena koordinasinya lemah.
“Itu tidak dilakukan, dan kapal rumah sakit baru dikirim dari Jakarta beberapa hari setelah banjir,” kata Dwi dari Walhi, seraya mencatat bahwa kapal yang berangkat dari Jakarta butuh waktu berhari-hari untuk mencapai wilayah terdampak.“Karena itu, banyak hal yang perlu dibenahi agar masyarakat benar-benar memahami apa yang mungkin terjadi terkait curah hujan dan kondisi cuaca saat ini.”
Dwi dari Walhi membandingkannya dengan Filipina yang baru-baru ini diterjang Topan Fung-wong. Warga Filipina menerima pesan evakuasi bahkan sebelum topan menghantam daratan. Para analis juga mencatat bahwa anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru-baru ini dipangkas.
BNPB menerima anggaran sekitar Rp4,39 triliun pada 2024. Namun tahun ini anggarannya dipotong menjadi Rp2,01 triliun dan tahun depan menjadi Rp491 miliar.“Jadi lembaga penanggulangan bencana memiliki sumber daya yang terbatas,” kata Mahawan.(Red)
